Surabaya – Ditengah isu dugaan korupsi manipulasi SRUT, Muiz Thohir selaku Kabalai BPTD dan Fuad Nur Alam Kasi Sarana kabarnya akan dimutasi. Bahkan, draft keduanya sudah rampung.
Holik Ferdiansyah, selaku Ketua KCB Jawa timur mempertanyakan ada apa dengan BPTD. Benarkah mutasi kedua pejabat tersebut guna menutupi isu korupsi yang menimpa BPTD.
“Apakah mutasi tersebut murni atau upaya agar pejabat Dirjen Perhubungan Darat yang terindikasi terlibat di dalamnya tetap aman. Sebab hasil penelusuran lainnya dari KCB menyebutkan adanya pihak Internal Dirjen Perhubungan Darat yang terindikasi terlibat di dalamnya,”ungkap Holik Ferdiansyah dalam orasinya yang berlangsung di depan kantor BPTD Kelas II Jatim. Senin (21/4/2025).
Menurut Holik Ferdiansyah, setidaknya, ada empat nama pejabat Dirjen Perhubungan Darat
yang disebut terlibat, Direktur Sarana, Amirullah, Kasubdit Uji Tipe, Yusuf Nugroho, Kasi Uji Tipe, Riftayosi Nursatyo Sudjoko, dan Staf Teknis Kemenhub, Wendri Wijaya.
“Keempatnya harus segera diperiksa oleh KPK
dan dicopot oleh Kemenhub RI.
Selain nama-nama di atas, ada juga nama lainnya harus diproses secara hukum pidana. Karena diyakini
sudah melanggar Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 dan Permenhub No. 145 Tahun 2018,”tegas Holik Ferdiansyah.
Pihaknya, menjelaskan ada beberapa nama yang diduga dengan sengaja melakukan uji tipe kendaraan tidak di lokasi Karoseri, melainkan di lokasi Kir yang disiapkan oleh pejabat Dinas Perhubungan Trenggalek.
Adapun nama-nama tersebut yakni; Koordinator Penguji BPTD, M. Irfandy, Direktur CV. Sidomulyo Barokah, Sunardi, Ka UPT Trenggalek, Endrawan Duwi Prihantoro. Plt Kadishub Trenggalek, dan Kadishub Jawa timur, Nyono.
“KCB meyakini bahwa praktek korupsi / gratifikasi di BPTD Kelas II Jatim akan terus berlanjut, semakin mengakar dan masif jika Kementerian Perhubungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi tidak segera turun tangan,” Tukasnya.
Sebab, dari kasus korupsi yang lainnya, kata Holik Ferdiansyah nantinya bukti-bukti akan dimusnahkan, termasuk kabar mutasi Kabalai dan Kasi Sarana.
Sebelum aksi dimulai, massa aksi demonstrasi dan mobil komando tidak diperbolehkan masuk dan diarahkan ke lokasi lain lantaran dianggap menganggu warga setempat. Sempat terjadi ketegangan antara pihak demonstran dan BPTD, namun ketegangan tidak berlangsung lama saat ketua KCB Jatim meminta ditunjukan surat protes dari warga dan rt setempat yang tidak bisa ditunjukan oleh pihak BPTD kelas II Jatim.
Dirinya meyakini tindakan tersebut adalah upaya penjegalan dari pihak BPTD Kelas II Jatim agar dugaan kasus manipulasi penerbitan SRUT tidak terkuak ke publik.
Adapun massa aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor BPTD Kelas II Jatim membawa lima tuntutan sebagai berikut;
- Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi dan menunda mutasi Muiz Thohir dan Fuad Nur Alam yang diyakini menjadi dalang, hingga keduanya diperiksa dan diadili.
- Kementerian Perhubungan memeriksa dan mencopot Direktur Sarana, Amirullah, Kasubdit Uji Tipe, Yusuf Nugroho, Kasi Uji Tipe, Riftayosi Nursatyo Sudjoko, dan Staf Teknis Kemenhub, Wendri Wijaya, yang disinyalir pengendali dan/atau otak dibelakang Muiz Thohir, Fuad Nur Alam dan M. Irfandy.
- Kementerian Perhubungan wajib mengandeng KPK guna melakukan audit dan investgasi terkait dugaan manipulasi SRUT di BPTD Kelas II Jatim yang menyeret banyak pejabat Kementerian dan swasta.
- Periksa dan seret serta CV. Sidomulyo Barokah yang diyakini terlibat langsung dalam penerbitan SRUT bodong dan tidak sah menurut aturan.
- Cabut ijin produksi dan aktivitas Karoseri yang terindikasi terlibat praktek Gratifikasi di BPTD Kelas II Jatim.
