JAKARTA, 21 Februari 2026 — Dinamika demokrasi kembali diuji menyusul laporan dugaan ancaman terhadap aktivis mahasiswa Tiyo Ardianto. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin, sementara setiap bentuk intimidasi wajib diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum.
Isu ini memicu perhatian publik karena menyangkut keamanan ruang kritik di tengah derasnya arus informasi digital. Negara dipandang perlu hadir secara nyata agar mahasiswa dan masyarakat tidak merasa terancam dalam menyampaikan aspirasi.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menekankan pentingnya etika dan kesantunan dinilai sebagai upaya menjaga kualitas dialog publik. Penegasan tersebut mencerminkan nilai budaya ketimuran yang menjunjung adab dalam berkomunikasi, bukan sebagai bentuk pembatasan kritik.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai keseimbangan antara keberanian dan tanggung jawab moral menjadi kunci demokrasi yang sehat. “Ramadan adalah bulan kejujuran; setiap kata harus selaras dengan perbuatan, bukan dijadikan alat untuk kepentingan sesaat yang merugikan rakyat,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn, Sabtu (21/2).
Pemerintah juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap etika komunikasi justru memperkuat substansi kritik. Dengan pendekatan yang santun dan berbasis data, aspirasi publik dapat lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan.
Menurut Romadhon, etika tidak boleh dipahami sebagai bentuk pembungkaman. “Etika bukan pembatas kebebasan, melainkan pagar agar demokrasi tidak berubah menjadi kekacauan yang kehilangan arah perjuangannya,” tegasnya.
Mahasiswa sebagai agen perubahan tetap memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan negara. Kritik yang kuat dinilai lahir dari argumentasi yang jernih, data yang akurat, serta cara penyampaian yang menghormati nilai sosial masyarakat.
Momentum ibadah Ramadan juga diingatkan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sempit. “Puasa mengajarkan kita menahan diri, termasuk dari dorongan mencatut nama pemimpin bangsa demi agenda pribadi yang belum tentu sejalan dengan kemaslahatan rakyat,” kata Romadhon.
Di tengah derasnya arus informasi, Istana mengajak publik dan media untuk tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi proses hukum serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara yang menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Sebagai penutup, JAN mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kedewasaan demokrasi. “Kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang mampu menjaga kebenaran dengan cara yang bermartabat sesuai semangat Ramadan,” pungkas Romadhon.
