Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Senior Muhammadiyah: Kebijakan Jokowi Tidak Pro Rakyat

by Redaksi
Agustus 11, 2015
in Ekonomi
Reading Time: 2min read
kebijakan jokowi tidak pro rakyat kata buya syafii maarif
0
SHARES
41
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga saat ini tidak ada yang pro rakyat. “Sampai sekarang belum. Walaupun ada nawacita, ada. Tapi itu belum berjalan, itu baru cita-cita yang masih menggantung di awan tinggi,” kata Buya Syafii Ma’arif seperti dikutip dari laman Metro. Buya menegaskan kebijakan Jokowi tidak pro rakyat.

Tokoh senior dari ormas Islam Muhammadiyah ini menyayangkan setiap kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Secara politik, menurut tokoh dari Sumatera Barat ini, Jokowi masih tersandera dengan berbagai kepentingan-kepentingan partai politik. Padahal, sebagai seorang presiden, Buya menegaskan Jokowi haruslah mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

Kebijakan Jokowi Tidak Pro Rakyat

Buya mengimbau Jokowi agar menjadi pemimpin yang tegas dan tidak terikat pada kepentingan politik apa pun. “Walaupun dia diusung oleh partai politik. Tapi sekali dia jadi presiden, dia harus pro rakyat. Bukan presiden partai,” tegas Buya. Sosok pemikir ini juga dipercaya memberikan nasehat dan masukan pada Presiden Jokowi. Komentar pedas dan kritik yang disampaikan Buya pada pemerintahan Kabinet Kerja merupakan bukti tokoh senior ini merupakah seorang negarawan sejati. Buya Syafii bisa memilah dan memilih serta tidak menggunakan kaca mata kuda dalam memandang perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini.

“Kalau mau Jokowi harus lebih tegas. Tidak seperti sekarang ini. Dan tidak boleh disandera oleh partai politik,” tutur Buya lagi. Presiden meski diusung oleh partai politik, tapi ketika berhasil menduduki posisi sebagai orang nomor satu di republik ini, ia harus menjadi sosok independen yang berpegang teguh pada nasib dan kepentingan rakyat untuk hidup layak sejahtera.

Buya ingin nawacita yang selama ini digembar-gemborkan diwujudkan segera. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak sebagai wujud realisasi nawacita.

Tags: jokowiSyafii Ma'arif
Previous Post

PAN Desak Sesegera Perombakan Kabinet Jokowi

Next Post

Hot News! Perusahaan Raksasa Google Akan ‘Dibubarkan’

Related Posts

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat
Ekonomi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Juli 10, 2026
OJK Tuntaskan Penyidikan Kasus Dugaan Pidana di BPR Malang
Ekonomi

OJK Tuntaskan Penyidikan Kasus Dugaan Pidana di BPR Malang

Juli 4, 2026
PAM Jaya Minta Maaf, Pramono Tak Tegas: Ratusan Hari Macet, Warga Korban Pipa 1.000 Km
Ekonomi

PAM Jaya Minta Maaf, Pramono Tak Tegas: Ratusan Hari Macet, Warga Korban Pipa 1.000 Km

Juni 29, 2026
Polemik Pernyataan Wamentan soal Petani Happy, Publik Diminta Baca Utuh Konteksnya
Ekonomi

Polemik Pernyataan Wamentan soal Petani Happy, Publik Diminta Baca Utuh Konteksnya

Mei 26, 2026
Airlangga Pastikan Tekanan Rupiah Terkendali, Beda 2004-2014
Ekonomi

Airlangga Pastikan Tekanan Rupiah Terkendali, Beda 2004-2014

Mei 26, 2026
Gagas Nusantara Imbau Publik Tak Terprovokasi Hoaks Pembatasan BBM
BUMN

Gagas Nusantara Imbau Publik Tak Terprovokasi Hoaks Pembatasan BBM

Mei 22, 2026

TERKINI

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

TERPOPULER

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved