Jakarta, Indonesia visionser-. Pemerintah melalui menteri ESDM meminta kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau operator minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki wilayah kerja (WK) di perairan Natuna, Kepulauan Riau agar membangun kantor pendukung di Natuna. Hal ini disampikan Sudirman Said untuk menjadi satu bentuk presensi kegiatan ekonomi di Natuna.
Sudirman menambahkan, keberadaan kegiatan ekonomi yang kental di Natuna bisa mejadi penegasan atas kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Total ada 16 wilayah kerja di Natuna, di mana lima di antaranya telah berproduksi dan 11 sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Tak hanya itu, setidaknya ada 25 anjungan minyak lepas pantai di Natuna yang beroperasi.
“Presiden berikan arahan, supaya kegiatan bisnis atau usaha migas di Natuna ditingkatkan. Karena presensi ekonomi jadi penting. Dan sebisa mungkin kantor pendukung dari yang beroperasi di Natuna juga dipindahkan ke Kepulauan Natuna. Logistic base kalau bisa dipindah ke sana,” tamvahnya, Minggu (26/6/2016). (MR. Vis)
