Jakarta, 8 Agustus 2026 – Komisi IX DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti temuan sekitar 6 juta data ganda penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini terungkap setelah dilakukan sinkronisasi data lintas kementerian.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa temuan data ganda menjadi perhatian serius. “Kami mendukung BGN membersihkan data penerima MBG dari duplikasi agar program tepat sasaran. Anggaran negara tidak boleh terbuang untuk penerima yang tidak tepat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Kenapa Data Ganda Bisa Terjadi?
Data ganda terjadi karena sistem data antar kementerian belum terintegrasi. Contohnya, seorang siswa tercatat sebagai peserta didik di Kemendikdasmen, tetapi juga sebagai santri di Kemenag. Karena sistem belum “saling bicara”, satu orang yang sama terhitung dua kali sebagai calon penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa proses sinkronisasi data melibatkan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan BKKBN, serta Kementerian Kesehatan. “Kami akan terus menyisir dan memverifikasi data agar program MBG tepat sasaran,” tegasnya.
DPR Dorong Perluasan Sasaran
Selain membersihkan data, DPR juga mendorong BGN untuk memperluas jangkauan program MBG, terutama ke anak-anak di wilayah 3T yang belum tersentuh. Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, meminta agar pembenahan data dilakukan segera dan tidak berlarut-larut.
DPR juga meminta BGN berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan data. “Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus ditegakkan,” imbuh Nihayatul.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integrasi data dan tata kelola program yang transparan. Publik menunggu langkah nyata BGN dalam menuntaskan temuan ini agar MBG benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.
