JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Rabu (1/10/2025), membuka fakta menarik: Presiden memberi instruksi agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencontoh standar yang sudah diterapkan oleh Polri. Instruksi itu mencakup penyediaan alat rapid test makanan di setiap dapur MBG sebagai langkah pencegahan keracunan.
Dadan menyebut dapur-dapur di bawah Polri sudah menunjukkan standar yang baik, baik dari sisi bangunan maupun manajemen penyajian. Ia mencontohkan bagaimana setiap makanan yang disiapkan SPPG Polri diuji dengan rapid test sebelum diedarkan. Langkah ini dianggap sebagai standar preventif yang perlu diadopsi seluruh SPPG.
Poin menarik lainnya datang dari rapat kerja DPR bersama BGN. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyebut ada sekitar 600 SPPG yang dikelola Polri. Menurut informasi yang ia terima, tidak ada satu pun kasus keracunan terjadi di dapur Polri. Irma menilai, hal ini membuktikan pengelolaan yang sesuai prosedur dan bisa dijadikan pembelajaran.
Di tengah kritik publik terhadap program MBG, termasuk plesetan sinis “Makan Beracun Gratis”, fakta bahwa SPPG Polri tidak pernah berkasus menjadi kontra-narasi yang menenangkan. Kritik boleh ada, tetapi data empiris menunjukkan bahwa tata kelola yang rapi mampu mencegah masalah.
Apresiasi juga datang dari Jaringan Aktivis Nusantara. “Fakta bahwa dapur Polri tidak berkasus membuktikan standar yang konsisten. Ini teladan bahwa institusi keamanan juga bisa memberi kontribusi nyata dalam program sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn.
Pengakuan resmi dari BGN bahwa Polri dijadikan model nasional juga menjadi bukti bahwa reformasi manajerial Polri berjalan. Selama ini, Polri kerap disorot hanya dari sisi penegakan hukum. Kini, melalui MBG, Polri menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam menjamin pelayanan dasar.
JAN menilai, langkah preventif berupa rapid test makanan sebelum disalurkan layak dijadikan prosedur tetap di seluruh SPPG. “Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan mekanisme sederhana seperti rapid test, ratusan ribu penerima manfaat bisa terlindungi dari risiko keracunan,” tegas Romadhon Jasn.
Lebih jauh, program MBG sendiri menyasar generasi muda, terutama pelajar. Artinya, apa yang dilakukan Polri bukan sekadar soal makanan, melainkan investasi pada pembangunan manusia. JAN melihat kontribusi ini relevan dengan semangat kebangsaan: menjaga kualitas generasi penerus.
Namun demikian, pengawasan tetap penting. JAN mendorong BGN memastikan standar Polri benar-benar direplikasi di lapangan. Tanpa evaluasi berkala dan transparansi data, instruksi presiden hanya akan berhenti di atas kertas. “Model Polri harus disertai dengan mekanisme audit yang terbuka agar kepercayaan publik terus terjaga,” kata Romadhon Jasn.
Akhirnya, keberhasilan dapur Polri menjadi benchmark membuktikan bahwa stigma negatif tidak selalu sesuai fakta. Kritik perlu dijaga agar tetap konstruktif, sementara data positif harus disebarluaskan agar publik mendapat gambaran utuh. Dengan cara itu, program MBG bisa benar-benar menjadi instrumen gotong royong nasional dalam menyehatkan bangsa.
