Jakarta, 17 Agustus 2026 – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi ribuan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi dahsyat magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Ia memperkirakan jumlah pengungsi yang membutuhkan relokasi permanen mencapai sekitar 4.000 jiwa.
Dorongan ini disampaikan Saan sebagai respons atas bencana yang memporak-porandakan sejumlah kabupaten di Flores. Berdasarkan data sementara, kerusakan rumah dan fasilitas publik terjadi di enam kabupaten, yaitu Sikka, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, dan Ngada . Dari total kerusakan, sebanyak 186 unit merupakan rumah warga dengan rincian 108 rusak berat, 39 rusak sedang, 25 rusak ringan, dan 23 hancur total .
“Saya mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BNPB untuk segera memetakan dan merealisasikan pembangunan hunian tetap. Ini bukan sekadar tanggap darurat, tapi soal masa depan warga yang kehilangan tempat tinggal,” ujar Saan dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Komitmen Pemerintah dan Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk membangun hunian tetap bagi korban gempa NTT. Menurutnya, pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat, seiring dengan masa tanggap darurat yang masih berlangsung . Ara mencontohkan pengalaman serupa di Sumatera Barat, di mana pembangunan huntap dilakukan bersamaan dengan masa tanggap darurat .
Kementerian PKP telah melakukan rapat koordinasi internal dan dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk mempercepat proses perencanaan dan eksekusi . Saan mendorong agar koordinasi lintas kementerian semakin diperkuat, termasuk dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran.
Dukungan DPR dan Proses Percepatan
Sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan hunian tetap melalui fungsi pengawasan DPR. Ia juga mendorong agar mekanisme pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat terdampak untuk memastikan hasil yang sesuai kebutuhan .
“Kami di DPR akan mengawal agar proses ini tidak berhenti di perencanaan. Warga yang kehilangan rumah harus segera mendapatkan kepastian. Jangan sampai mereka bertahan lama di pengungsian,” tegas Saan.
Percepatan pembangunan hunian tetap menjadi agenda krusial mengingat ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian dan rentan terhadap berbagai penyakit serta tekanan psikologis. Koordinasi antara Kementerian PKP, BNPB, pemerintah daerah, dan DPR menjadi kunci keberhasilan program pemulihan pasca-bencana ini .
