Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai banyak permasalahan sepanjang delapan bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi. Menurutnya, pemerintahan Jokowi mengejutkan publik di awal kepemimpinannya pada akhir 2014, dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat turun.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar (FPG) ini melalui keterangan tertulis (7/6) mengatakan, “Konsekuensinya, konsumsi dalam negeri merosot. Kinerja sektor swasta pun melemah. PMK (pemutusan hubungan kerja) mulai terjadi di mana-mana,”
Lebih lanjut Ia menuturkan, kinerja kabinet Jokowi-JK terbilang buruk. Dimana hingga pekan pertama Juni 2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 18 persen. Nilai penyerapan yang rendah itu ditoleransi, karena kini masih pertengahan tahun dan masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. “Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase ideal, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel,” Imbuhnya.
Tak hanya itu, Bamsoet menambahkan, “Ditambah faktor melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, buruknya kinerja swasta, dan pemerintah itu dilihat sebagai benih krisis ekonomi. Benih krisis itu mulai dirasakan langsung hampir semua elemen rakyat, ibu rumah tangga, pengusaha kecil, maupun para manajer, serta para pengusaha besar terkemuka.”
