KALTIM – Momentum Pemilihan Umum (PEMILU) Serentak yang akan berlangsung pada 17 April 2019 nanti mulai dari Pilpres hingga Pileg Kab/kota sedang meramaikan ruang publik, tidak hanya alat peraga kampanye yang bertebaran di ruang publik, namun juga dilengkapi dengan intrik-intik kontroversi dan juga dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh kandidat yang sedang berkontestasi.
Awal maret 2019, Kalimantan Timur (KALTIM) di gemparkan dengan berita dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan dosen FEB UNMUL berinisial MI dalam kegiatan kampanye Caleg DPR-RI dari Partai Golkar Rudi Mas’ud.
“Hal ini merupakan berita duka. Bagi saya pribadi sebagai alumni FEB UNMUL, dosen FEB diduga ikut terlibat dalam kegiatan kampanye caleg. Diketahui dalam pelaksanaan PEMILU 2019 diatur dalam pasal 280 ayat 2 huruf F bahwa pelaksana/tim kampanye dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dan di perjelas lagi pada ayat 3 bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksana/tim kampanye pemilu”. Ucap Muhammad Iskandar Zulkarnain Alumni FEB UNMUL Dewan Pertimbangan, Kepada visoner.id Kaltim, (14/03/19)
Selain itu,menurut dia ASN juga berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun atau kepentingan apapun. “Maka dari itu sudah jelas bahwa dosen yang juga merupakan ASN haruslah menjaga netralitas dan keterlibatannya dalam agenda politik tahun 2019 terkhusus kampanye”. Tegas Alumni FEB UNMUL akrabnya disapa Zulkarnain itu
“Sebagai tenaga pendidik seharusnya MI sadar bahwa dosen adalah contoh bagi mahasiswa dan sudah seharusnya mematuhi aturan yang ada. Jika memang terbukti, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 494 bahwa setiap ASN yang melanggar pasal 280 (larangan keikutsertaan kampanye) maka akan dikenakan pidana kurungan selama 1 tahun dengan denda 12 juta rupiah bahkan MI juga terancam di turunkan dari jabatannya hingga di berhentikan sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014. sambungnya
Kendatipun tidak hanya MI saja, bahkan juga pihak Rudi Mas’ud akan dikenakan pidana yang sama bahkan terancam di batalkan sebagai calon tetap DPR-RI sebagaimana di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 285 huruf a. Sebagai calon perwakilan rakyat sudah seharusnya calon DPR-RI dari Partai Golkar ini memulai dengan menaati aturan yang telah di tetapkan bukannya melanggar aturan yang ada. tegasnya
Menurut Muhammad Iskandar Zulkarnain bahwa Permasalahan tersebut bukanlah hal yang sederhana. Netralitas ASN seolah digadaikan dalam mendukung kepentingan politik caleg. Hal tersebut lanjut dia, merupakan pelanggaran kode etik ASN dan sudah seharusnya bawaslu segera memberikan rekomendasi atas kasus ini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini sembari pihak bawaslu menyeliki hingga tuntas pelaksana/tim kampanye Rudi Mas’ud.
“Diharapkan agar pihak bawaslu dan pihak yg berwenang lainnya dapat menindak tegas kasus yang telah mencoreng nama baik institusi pendidikan ini dengan menegakkan aturan sebagaimana mestinya dan tetap menjaga penanganan kasus ini agar tetap independent dan tidak di intervensi oleh pihak manapun”. Pungkasnya
