JAKARTA VISIONER – 04/08/2025 Aliansi WASPADA (Warga dan Aktivis Pemerhati Dana Negara) menggelar aksi unjuk rasa secara beruntun beberapa hari yang berbeda di dua titik strategis, yakni dua kali di kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan satu kali di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan desakan serius terhadap dugaan penyimpangan dalam kebijakan kuota haji dan transparansi anggaran penyelenggaraan haji yang dikelola BPKH.
Dalam orasinya, para demonstran menyebut bahwa kebijakan kuota haji Indonesia selama beberapa tahun terakhir sarat kejanggalan, terutama dalam hal distribusi, penentuan prioritas, dan transparansi penggunaan dana. WASPADA menilai BPKH tidak cukup terbuka kepada publik terkait bagaimana dana umat tersebut dikelola, termasuk ke mana saja alokasi investasi dan operasionalnya disalurkan.
“Kami telah melakukan aksi dua kali di depan kantor BPKH sebagai bentuk peringatan, hari ini kami datang ke KPK untuk mendesak tindakan hukum tegas,” ujar A.DzulQarin, Koordinator Nasional WASPADA saat berorasi di depan gedung KPK, Rabu (30/7).
Menurut WASPADA, dugaan penyimpangan dana haji tidak boleh dianggap isu biasa. Dana yang dikelola BPKH dengan nilai 171 Trilliun tersebut berasal dari jutaan calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah suci. Jika benar dana tersebut disalahgunakan, maka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati amanah umat Islam.
“Kami menuntut dan mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jajaran BPKH, bukan hanya kepala lembaganya. Struktur manajemen di dalamnya juga patut diperiksa karena kemungkinan adanya dugaan kuat keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan investasi dan penggunaan dana,” Tegasnya.
Aliansi WASPADA juga mempertanyakan efektivitas pengawasan internal di BPKH, serta menilai bahwa laporan tahunan yang dipublikasikan masih terlalu umum dan tidak memberikan rincian detil kepada publik. Mereka meminta agar semua bentuk pengelolaan dan investasi dana haji dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Dalam pernyataan tertulis yang dibagikan kepada media, WASPADA menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk kritik, tetapi juga panggilan moral agar pengelolaan dana haji lebih akuntabel, adil, dan berpihak pada kepentingan umat, bukan elite birokrasi.
Pada setiap saat Aksi waspada mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan berlangsung tertib. Pihak KPK melalui perwakilan pengaduan masyarakat akan menerima dokumen laporan dari WASPADA dan dalam hal ini menyatakan akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
