Visioner.id Jakarta– Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan konsumsi ikan dapat menggantikan konsumsi daging sapi karena selain lebih sehat juga dapat menunjang tingkat intelektualitas anak bangsa.
“Saya minta masyarakat Indonesia semakin gemar lagi makan ikan,” kata Menteri Susi dalam acara bazar ikan murah di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan lebih banyak mengonsumsi ikan maka akan lebih merangsang pertumbuhan anak sehingga menghasilkan generasi yang kompetitif secara global.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa harga daging sapi pada saat ini relatif mahal sehingga lebih menguntungkan bila warga membeli ikan.
Susi juga mengingatkan bahwa tingkat konsumsi ikan di Indonesia juga masih sekitar 40 kilogram per kapita per tahun.
Jumlah tersebut, lanjutnya, dinilai masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat Jepang yang telah mencapai hingga sekitar 80 kilogram per kapita per tahun.
Dia mengemukakan bahwa bazar ikan juga digelar Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di berbagai daerah sebagai upaya untuk menjaga stabilisasi harga ikan.
Selain itu, Menteri Susi juga menginginkan berbagai pihak memperhatikan aspek pelestarian dan ramah lingkungan agar biota kelautan juga dapat terus dilestarikan.
Sebelumnya, KKP juga fokus dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan antara lain dengan menyebarkan pendamping manajemen usaha.
“(Pendamping manajemen usaha) bekerja di lapangan mendampingi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mereka melaporkan hasil pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan minimal sekali dalam setiap minggu,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Rifky Effendi dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, para pendamping manajemen usaha itu bakal ditempatkan sesuai dengan domisili mereka di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan.
Ia mengungkapkan bahwa penyebaran para pendamping ini antara lain mengingat masih adanya keengganan pihak perbankan dalam mengucurkan kredit khususnya untuk usaha mikro kelautan dan perikanan.
Perbankan dinilai enggan karena mengganggap usaha itu memiliki risiko kecil sehingga pendampingan usaha diharapkan akan mempermudah UMKM kelautan dan perikanan dalam mengakses perbankan. (Vis/Jo)
