Jakarta– Pemerintah kurang berpihak kepada koperasi setidaknya itu yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu.
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mengajukan protes bahkan berencana akan melakukan mogok nasional sehubungan dengan rencana pemerintah cq kemenko maritim dan kemenhub untuk mengijinkan Perseroan Terbatas (PT) masuk ke pasar TKBM.
Untuk memuluskan itu, payung hukum yang melindungi koperasi TKBM pun akan dicabut kata Subhan Hadil selaku koordinator Indonesian Working Group for Labour (IWGL) selasa, 21/11/2017.
Kami sungguh menyayangkan hal ini. Koperasi itu jelas lebih banyak manfaatnya untuk kesejahteraan TKBM yang jadi anggotanya, sementara PT kan untuk keuntungan pemilik modal. Kalau dianggap bagian dari ekonomi biaya tinggi dalam operasional pelabuhan justru keliru, lanjutnya.
Seperti yang tampak pada surat yang dilayangkan koperasi TKBM ke Kemenko maritim yang menyatakan bahwa kemenko maritim menganggap beberapa fungsi TKBM mengakibatkan bengkaknya biaya logistik padahal itu bukan bagian dari fungsinya tapi Pelindo II, tambahnya.
Keberpihakan pemerintah harus konkrit kepada koperasi dan buruh kecil yang menggantungkan hidupnya disana. Koperasi sebagai amanat konstitusi kan sokoguru ekonomi nasional, bukan justru menciptakan predator di pelabuhan, pungkasnya.
