Jakarta, 18 Oktober 2026 – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons santai keputusan lembaga pemeringkat internasional MSCI yang belum memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauan (watchlist) untuk potensi kenaikan status pasar saham. Ia menegaskan bahwa keputusan MSCI bukanlah segala-galanya dan tidak boleh dijadikan “nabi” yang menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“MSCI itu bukan nabi. Jangan kita terlalu mendewakan lembaga pemeringkat asing. Yang menentukan masa depan ekonomi kita adalah kerja keras dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Respons terhadap Keputusan MSCI
Said menjelaskan bahwa keputusan MSCI untuk tidak memasukkan Indonesia ke dalam watchlist sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai perbaikan tata kelola pasar modal, termasuk transparansi data dan penguatan regulasi.
“Kita sudah lakukan perbaikan. Tapi kalau MSCI masih belum puas, ya itu hak mereka. Kita tidak bisa memaksa. Yang penting kita terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keputusan MSCI tidak serta-merta mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, indikator makroekonomi nasional masih relatif baik, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terkendali.
Jangan Terlena Peringkat
Said mengingatkan agar pemerintah dan pelaku pasar tidak terlalu terlena atau justru panik berlebihan terhadap peringkat dari lembaga asing. Ia mencontohkan bahwa banyak negara maju yang justru mengabaikan peringkat dan fokus pada pembangunan domestik.
“Peringkat itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan nasional hanya demi mengejar peringkat. Kita harus berdaulat dalam mengambil keputusan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Indonesia terus memperkuat pasar modal domestik, termasuk dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperbanyak investor ritel.
Fokus pada Ekonomi Riil
Said menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan fiskal yang berpihak pada ekonomi riil. Menurutnya, sektor riil adalah fondasi utama yang harus diperkuat, bukan sekadar pasar keuangan.
“Kalau sektor riil kuat, pasar keuangan akan ikut kuat. Tapi kalau sektor riil lemah, peringkat sebagus apa pun tidak akan berarti,” pungkasnya.
