JAKARTA – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum krusial untuk meninjau kembali kematangan hubungan antara penegak hukum dan pilar keempat demokrasi. Transformasi institusi kepolisian saat ini dinilai telah menunjukkan tingkat kedewasaan yang signifikan dalam menyikapi setiap dinamika kritik publik secara profesional dan terbuka.
Arah kebijakan strategis yang diletakkan oleh pimpinan tertinggi korps Bhayangkara di tengah transisi hukum nasional menjadi kunci utama perubahan tersebut. Sinergi yang terbangun antara aparat dan media massa dipandang sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus memastikan hak-hak sipil tetap terjaga dengan baik.
“Sinergi antara Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan insan pers adalah simfoni demokrasi yang harus kita rawat bersama,” ujar Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Isu mengenai kebebasan berekspresi menjadi perhatian mendalam, terutama dalam konteks implementasi aturan hukum pidana nasional yang mulai berlaku efektif. Pendekatan hukum yang lebih modern saat ini terlihat dari cara kepolisian memprioritaskan dialog serta mekanisme keadilan restoratif dalam menangani setiap sengketa informasi di ruang publik.
“Kami mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap responsif terhadap laporan jurnalistik, karena hal ini membuktikan bahwa Polri menjadikan pers sebagai mitra koreksi strategis dalam perbaikan kinerja di lapangan,” ungkap Romadhon.
Keamanan nasional yang berkelanjutan di era digital memang mensyaratkan adanya kepercayaan timbal balik yang kokoh antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Komitmen untuk terus mengawal sinergi ini diperlukan agar institusi kepolisian tetap tegak lurus pada konstitusi dan terbebas dari segala bentuk intervensi politik praktis.
“Di bawah arahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah bertransformasi menjadi institusi yang lebih transparan serta akuntabel di mata hukum maupun di hadapan pers,” jelas Romadhon menekankan penguatan marwah institusi.
Partisipasi publik yang konstruktif melalui jurnalisme yang sehat dipandang sebagai bagian penting dalam membangun budaya kerja yang lebih responsif dan melayani. Keselarasan visi antara kebijakan pusat dan kebutuhan informasi masyarakat terlihat telah berjalan di jalur yang tepat dan proposional hingga saat ini.
“Di Hari Pers Nasional ini, Polri yang kuat dan pers yang sehat adalah jaminan bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi bangsa yang lebih besar dan berwibawa di kancah internasional,” pungkas Romadhon.
