Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ica), Aziz Syamsuddin mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda ke tahun 2016. Menurutnya, anggaran untuk mengamankan Pilkada serentak oleh Polri baru cair sekitar Rp 300 miliar dari Rp 1 triliun yang dibutuhkan.
Saat rapat gabungan Komisi II dan III, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Kamis (25/6), Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, “Persiapan pengamanan belum matang. Sebaiknya pilkada diundur,”.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilohan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Namun pernyataan Aziz itu langsung dibantah oleh Akbar Faisal, politikus Partai NasDem. Akbar berpendapat tidak perlu Pilkada serentak diundur karena dari penyampaian lima mitra Komisi II dan III, yakni KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri tidak ada pernyataan soal ketidaksiapan.
“Mendagri menyatakan siap, Pak Kapolri menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP dan Golkar) saja. Partai lain tidak ribut,” ujar Akbar.
Sementara itu, terkait kekurangan anggaran Polri, Akbar justru menilai itu hal yang mudah karena jika ada kekurangan sebesar Rp700 miliar akan bisa dipenuhi oleh para pelaksana Pilkada. “Kurang Rp700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja,” tegasnya.
Aziz pun menanggapi pernyataan Akbar. “Itu cara dan pemikiran Akbar yang menggampangkan masalah sementara pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang, bagaimana caranya pengajuan anggaran (2015)?. Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang (UU),” ujar politikus Partai Golkar ini.
Terkait tudingan Akbar bahwa penundaan pilkada hanya karena kepentingan Partai Golkar dan PPP yang saat ini sedang bermasalah kepengurusan ganda, Aziz menegaskan bahwa hal itu bukan persoalan Golkar dan PPP semata, tapi ini menyangkut keamanan negara.
“Mengenai (tudingan) Pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran. Jadi ini bukan soal urusan partai. Saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara,” Imbuhnya.
Baca: Pilkada Serentak, KPU Beri Waktu Golkar dan PPP Sampai Akhir Juli
