Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan anggaran bagi Partai Politik (Anggaran Parpol). Menurutnya, upaya yang ditempuh Presiden Jokowi itu merupakan bagian untuk membangun demokrasi.
Saat acara buka puasa Fraksi PKS di Kompleks Perumahan Anggota DPR, Jakarta, Kamis (25/6), Politisi PKS ini mengatakan, “Menurut saya itu adalah hal yang sah dan wajar, karena ini untuk pembangunan demokrasi,”
Namun, Ia tetap menegaskan PKS tidak akan menuntut berapa besaran ideal kenaikan dana bantuan parpol itu. PKS juga tak mempersoalkan jika pemerintah tidak membantu keuangan parpol. “PKS tidak menuntut harus didanai, tapi kalau pemerintah menetapkan ya Alhamdullilah,” Ujarnya
Sementara itu, dilokasi dan waktu yang sama Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga mendukung rencana tersebut. Fahri beralasan untuk menghilangkan korupsi karena dengan cara itu maka sumber keuangan Parpol menjadi jelas.
“Saya dukung Jokowi jika mau menghilangkan korupsi maka keuangan partai politik harus dikendalikan. Ada tiga terkait hal ini. Di Eropa Barat pembiayaan partai politik ditanggung pemerintah. Kedua, Amerika, dimana sumbangan swasta tidak dibatasi tapi kontrol diperkuat melalui pemeriksaan BPK. Ketiga seperti di Jepang dan Kanada, diambil dari instrumen negara seperti pajak dan cukai,” Ungkapnya
Lebih lanjut Politikus PKS ini mengatakan, selama ini pembiayaan parpol di Indonesia tidak diatur tegas. Kini saatnya Indonesia perlu mengambil ketegasan. ”Karena tidak bisa parpol tidak diatur sumber pemasukannya. Kalau betul pemasukkan dari swasta, maka jangan lagi orang yang bertransaksi dengan parpol dianggap nista dan koruptor,” Imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk Parpol yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016. Meski demikian, besaran anggarannya masih masih belum ditetapkan karena masih harus dibahas sejumlah kementerian.
Baca: Tak Tergoda Tawaran Masuk Kabinet, Ical Tetap Dukung Dana Aspirasi
