Visioner.id – Jakarta Sejumlah pemuda yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Jabar (GPJ), Senin (15/03) siang, menggelar aksi protes di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar KPK memantau kinerja BUMD di Jawa Barat terutama Bank Jabar Banten (BJB).
Koordinator Lapangan Ananda Imam, dalam orasinya mengatakan jika masih banyak kasus kredit fiktif yang sampai saat ini di Bank BJB masih mangkrak. Dia meminta agar dalam kasus yang mangkrak tersebut KPK bisa turun tangan ke Jawa Barat.
“Bank BJB bisa dikatakan sebagai Bank yang sering mengalami kredit fiktif. BUMD Jabar ini seperti dijadikan bancakan oleh orang-orang yang tidak kredibel. Dua direksinya bahkan lalu lalang pernah dipanggil polisi, tapi pak Ridwan Kamil hingga saat ini belum memecatnya, kami harap KPK bisa memantau itu,” katanya, Senin 15/03 di depan kantor KPK, Kuningan Jakarta Selatan.
Dalam orasinya, Imam menjelaskan, kasus yang menjerat Bank BJB tidak pernah serius untuk dituntaskan. Perisitiwa tersebut, menurutnya, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada emiten Bank berkode BJBR tersebut.
“Kita datang ke sini untuk meminta bantuan kepada KPK, sebab masih banyak kasus yang sampai saat ini menjadi rahasia. Misalnya kasus kredit fiktif yang diduga melibatkan mantan Gubernur Ahmad Heryawan. Hal tersebut harus clear, dan yang paling penting, KPK bisa memperingati Gubernur Ridwan Kamil agar orang-orang lama di Bank BJB yang terindikasi tidak profesional dan pernah berurusan dengan kepolisian untuk segera dipecat.” Jelas Imam
Imam juga mendasak kepada komisi anti rusuah untuk turun tangan mendalami kerugian negara yang lebih besar di Bank BJB.
“Kami dalam hal ini sebagai masyarakat Jabar, tentu sangat mengandalkan KPK agar terus bekerja maksimal. Semoga aksi ini bisa didengar, dan Gubenur Ridwan Kamil terketuk hatinya untuk segera memecat jajaran direksi di Bank BJB yang masih didominasi orang-orang lama dan tidak profesional,” tandasnya.
Aksi tersebut sempat ricuh karena sebagian massa mencoba menerobos pintu depan KPK. Namun, selang beberapa waktu kemudian mereka membubarkan diri.
