Jakarta – Pencopotan Sahroni dari kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI oleh partainya bukan sekadar pergantian biasa. Publik melihat ini sebagai sinyal keras bahwa arogansi, sikap “belagu”, dan politik gaya selebritas akhirnya bisa menjadi bumerang. Politik seharusnya ruang pengabdian, bukan arena pamer kuasa.
Sahroni selama ini dikenal vokal, blak-blakan, sekaligus penuh kontroversi. Namun, keberanian yang tidak dibarengi kebijaksanaan kerap berubah menjadi sikap over-acting. Panggung politik lalu menjadi arena personal branding, alih-alih wadah serius mengawal hukum, hak asasi, dan demokrasi.
Apa yang menimpa Sahroni adalah teguran publik: bahwa DPR tidak bisa terus menjadi arena pertunjukan drama. Rakyat sedang menuntut solusi konkret atas mahalnya harga beras, carut marut energi, hingga problem hukum yang tidak pernah beres. Sayangnya, sebagian politisi masih sibuk mengatur kamera dan sorotan panggung.
Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menegaskan pencopotan ini menjadi peringatan bagi semua politisi agar tidak terjebak pada kesombongan politik. “Wakil rakyat seharusnya rendah hati, menjaga marwah lembaga, serta menempatkan kepentingan publik jauh di atas kepentingan personal,” kata Edi, Jumat (29/8) di Jakarta.
Dalam kacamata publik, DPR sudah terlanjur identik dengan citra buruk: penuh skandal, gaduh, dan minim kinerja. Di sinilah sebenarnya peluang bagi politisi muda untuk membalik persepsi. Namun, peluang itu akan lenyap jika yang dipertontonkan hanyalah gaya hidup mewah, ucapan bombastis, atau sikap belagu yang melecehkan nurani rakyat.
KMI mengingatkan, politik tanpa etika hanyalah jalan pintas menuju kehancuran kepercayaan. “Kekuasaan itu bukan panggung selfie. Kekuasaan itu mandat rakyat. Bila mandat dipermainkan, maka hukuman politik bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan,” ujar Edi Homaidi.
Lebih jauh, kasus Sahroni harus dibaca sebagai tanda bahwa partai politik mulai merespons kegelisahan publik. KMI menilai langkah ini positif, sekaligus menjadi warning keras agar politisi lain segera menata diri. Politik yang abai pada kesantunan, apalagi meremehkan rakyat, hanya akan memperpendek umur karier.
Akhirnya, Edi Homaidi dan KMI menegaskan bahwa ke depan, demokrasi Indonesia membutuhkan politisi yang bukan hanya cerdas dan vokal, tetapi juga berkarakter, rendah hati, dan mampu menjaga integritas. “Kalau masih ada yang belagu, jangan salahkan publik ketika menutup pintu kepercayaan,” tegasnya.
KMI menutup dengan seruan: politik adalah jalan mulia bila dijalankan dengan hati. Namun politik akan jadi panggung dagelan bila hanya dijadikan arena kepentingan diri. Pencopotan Sahroni menjadi pengingat, bahwa demokrasi tidak butuh aktor, tapi pemimpin yang berani berpihak pada rakyat.
