Jakarta, 15 Oktober 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk memberantas kampung narkoba di wilayah masing-masing. Perintah ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Saya minta seluruh Kapolda serius menangani kampung narkoba. Jangan ada lagi wilayah di Indonesia yang menjadi sarang peredaran narkotika. Ini perintah, bukan imbauan,” tegas Kapolri dalam arahannya.
Peta Kampung Narkoba di Indonesia
Kapolri menyoroti sejumlah wilayah yang masih teridentifikasi sebagai kampung narkoba, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk dan daerah pesisir. Beberapa di antaranya berada di Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
“Kampung narkoba ini bukan hanya soal peredaran, tetapi juga soal keterlibatan jaringan internasional. Mereka punya jaringan yang rapi. Kita harus putus rantainya,” ujarnya.
Ia meminta setiap Kapolda memetakan secara detail titik-titik rawan narkoba di wilayahnya, termasuk lokasi transaksi, gudang penyimpanan, dan jaringan distribusi.
Strategi Pemberantasan
Kapolri memaparkan tiga strategi utama dalam pemberantasan kampung narkoba. Pertama, penindakan tegas terhadap bandar dan pengedar tanpa pandang bulu. Kedua, rehabilitasi bagi pengguna agar tidak kembali terjerumus. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan kampung narkoba agar mereka tidak lagi bergantung pada peredaran gelap.
“Kita tidak bisa hanya menangkap dan menangkap. Harus ada solusi agar masyarakat di kawasan itu punya pilihan lain. Kalau tidak, mereka akan kembali lagi,” tegas Kapolri.
Ia juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan kewilayahan dan humanis dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penindakan represif.
Apresiasi dan Tantangan
Kapolri mengapresiasi sejumlah Kapolda yang telah berhasil membongkar jaringan narkoba berskala besar dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa perang melawan narkoba belum selesai.
“Saya beri apresiasi kepada yang sudah bekerja keras. Tapi saya juga tidak akan segan menegur atau mengganti Kapolda yang tidak serius menangani ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, publik harus tahu bahwa polisi benar-benar serius memberantas narkoba, bukan hanya sesaat atau karena sorotan media.
Dukungan BNN
Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom, menyatakan dukungannya terhadap perintah Kapolri. Menurutnya, sinergi antara Polri dan BNN sangat penting dalam memberantas peredaran narkoba, terutama di kampung-kampung narkoba yang telah bertahun-tahun beroperasi.
“Kami siap berkolaborasi penuh. Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujar Marthinus.
BNN juga akan mengintensifkan program rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba. Dengan begitu, upaya pemberantasan tidak hanya menyasar sisi hilir, tetapi juga akar masalahnya.
