Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diminta mengusut tuntas kasus korupsi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim), dan segera menahan semua yang telah ditetapkan tersangka.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah pemuda mengatasnamakan Jatim Progress saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (2/12/2024).
Massa aksi juga mendesak KPK untuk mentersangkakan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Dana Hibah tersebut.
Fathur Rizky, koordinator lapangan pada aksi ini menyebut bahwa dugaan keterlibatan pemerintah Jatim juga perlu diusut oleh KPK, karena menurutnya tidak menutup kemungkinan akarnya dari eksekutif.
“Sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan dana hibah di Jatim, KPK juga harus segera tersangkakan Khofifah dan Emil Dardak terkait kasus korupsi dana hibah yang tak kunjung selesai ini,” kata Fathur dalam orasinya di depan KPK, Senin.
Fathur juga menyebut bahwa ada banyak dugaan bantuan Dana Hibah fiktif di Madura dan daerah Tapal Kuda yang diduga melibatkan Biro Kesra Jatim.
“Miris kami mengikuti penegakan hukum yang berlarut terkait kasus korupsi dana hibah ini, bahkan juga diduga kuat ada banyak bantuan dana hibah fiktif di Madura dan Tapal Kuda yang diduga melibatkan biro kesra, hal ini harus jadi atensi khusus KPK,” terang Fathur.
Orator lainnya yang juga Ketua Bidang Aksi dan Advokasi Masyarakat Jatim Progress, Aqil Maulidan menyebut selain untuk periksa semua pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, KPK juga perlu periksa para Korlap Pokmas yang ditunjuk Bappeda dan Partai Politik.
“Periksa semua Korlap Pokmas yang ditunjuk Bappeda dan Partai Politik dalam kasus korupsi dana hibah jatim. KPK harus sapu bersih semua yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah ini, jangan sampai tersisa satu pun,” tegasnya.
“Usut Dugaan Bantuan Dana Hibah Fiktif dan Tanpa SPJ di Lingkungan PU Bina Marga, Biro Kesra dan Biro Ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aqil mendesak KPK untuk segera menahan semua yang menjadi tersangka. “Seperti yang sudah diketahui publik, KPK sudah banyak mentersangkakan yang terlibat namun sampai saat ini belum ditahan,” lanjutnya.
Selain itu, Ketua bidang Humas Jatim Progress, Marsal Kusnan juga mendesak KPK Periksa Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bappeda Jatim juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah jatim tersebut.
“Meminta KPK Segera Tersangkakan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bappeda Provinsi Jatim IKMAL PUTRA Karena Diduga Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah,” ujar Marsal.
Marsal juga meminta KPK tuntaskan kasus korupsi dana hibah Jatim, dan segera tersangkakan mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur dan mantan Sekda Jatim yang saat ini menjabat sebagai Pj Gubernur Jatim. “Meminta KPK Tersangkakan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak dan Adhy Karyono dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim,” ucapnya.
“Kasus korupsi dana hibah ini merupakan kasus berjamaah. Banyak pihak yang terlibat. Kami menunggu keberanian KPK untuk mentersangkakan semua yang ikut makan uang haram dari hasil korupsi dana hibah tersebut,” tandasnya.
