Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Dianggap Tidak Becus, Mahendra Minta Pj Bupati Lahat Imam Pasli Angkat Kaki dari Lahat

by Visioner Indonesia
Desember 3, 2024
in Default
Reading Time: 2min read
Foto ketua GCL, Mahendra Reza Wijaya

Lahat – Ketua Gerakan Cintai Lahat, Mahendra Reza Wijaya mengungkap telah terjadi indikasi penyelewengan APBD Kabupaten Lahat tahun 2024 & 2025 oleh Pj bupati Imam Pasli.

Menurutnya, dugaan korupsi APBD Perubahan Kabupaten Lahat tahun 2024 dilakukan dengan modus komitmen fee dari kontraktor yang sudah diatur pemenang tendernya.

“Tercium bau busuk bahwa Pj bupati Lahat Imam Pasli ikut cawe proyek dari APBD Perubahan tahun 2024,” dan 2025 kata MRW, sapaan akrabnya, Selasa (3/12/2024).

“Pemenang tender diduga sudah diatur dan ada komitmen fee yang disetorkan ke Imam Pasli,” imbuhnya.

MRW meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan dugaan aliran dana dari kongkalikong proyek APBD perubahan Kabupaten Lahat tahun 2024 ke Imam Pasli.

“KPK dan Kejagung jangan tutup mata, modus korupsi seperti itu sudah banyak yang ditangani jadi dengan mudah untuk mengungkap yang terjadi di Kabupaten Lahat,” tuturnya.

Selain itu, MRW menagih komitmen Kemendagri yang akan menindak tegas Pj kepala daerah yang ikut melakukan cawe-cawe proyek.

“Mendagri, Tito Karnavian, juga pernah menegaskan akan menindak Pj kepala daerah yang main-main proyek untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ungkapnya.

Karena itu, kata MRW, Mendagri harus segera mencopot Pj bupati Lahat Imam Pasli dan kembalikan ke jabatan sebelumnya.

“Pak Tito jangan biarkan Imam Pasli mengacak-ngacak proyek dari APBD Perubahan Kab. Lahat. Jadi harus ada tindakan tegas untuk segera dicopot,” tegasnya.

“Imam Pasli juga harus sadar diri, Lahat bukan tempat untuk memperkaya diri dengan melakukan dugaan korupsi dari anggaran proyek APBD Perubahan yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Previous Post

Pemuda Jawa Timur Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hingga Pejabat Bappeda Diduga Banyak Terlibat

Next Post

Diduga sebagai Aktor Utama Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Diminta Tangkap Eks Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Related Posts

BSMI Masuk Kampung Terpencil Ende, Salurkan Bantuan ke Korban Gempa yang Terisolir
Default

BSMI Masuk Kampung Terpencil Ende, Salurkan Bantuan ke Korban Gempa yang Terisolir

Agustus 20, 2026
Default

Pemuda Muslimin Jakarta Utara apresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto terkait remisi berbasis pembinaan tanpa diskriminasi

Agustus 19, 2026
Hirudoterapi: Metode Kuno yang Kini Kembali Dilirik, Aman atau Berbahaya?
Default

Hirudoterapi: Metode Kuno yang Kini Kembali Dilirik, Aman atau Berbahaya?

Agustus 15, 2026
Pasca Demo Penambang, Gubernur Babel Pastikan Harga Timah Rp200 Ribu per Kg Sn 73
Default

Pasca Demo Penambang, Gubernur Babel Pastikan Harga Timah Rp200 Ribu per Kg Sn 73

Agustus 9, 2026
Default

Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Keluarkan Anggaran MBG dari Pendidikan di APBN 2027

Juli 31, 2026
PB IKA BEM Nusantara Konkretkan Swasembada Pangan Prabowo-Gibran
BUMN

PB IKA BEM Nusantara Konkretkan Swasembada Pangan Prabowo-Gibran

Juli 30, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

TERPOPULER

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved