Jakarta, 4 Agustus 2026 – Gagasan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo kembali mengemuka sebagai landasan penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional dalam simposium dan peluncuran buku di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026) . Momentum ini menegaskan relevansi pemikiran begawan ekonomi yang juga ayah dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia masa kini.
Guru Besar Ekonomi Politik IPB Didin S. Damanhuri menilai gagasan Sumitro tetap relevan sebagai pijakan membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa. “Kemerdekaan politik harus berjalan bersama kemerdekaan ekonomi demi menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa menghadapi penjajahan dalam bentuk berbeda,” ujarnya. Ia menekankan Indonesia harus memperkuat kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan sektor strategis nasional agar pembangunan tidak bergantung sepenuhnya kepada kekuatan ekonomi global .
Konsep Sumitronomics dan Tiga Pilar Utama
Konsep “Sumitronomics” yang diusung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan tiga pilar utama sebagai landasan strategi pembangunan: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis . Ketiga pilar ini dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 .
Purbaya menjelaskan bahwa keberhasilan tiga pilar tersebut membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi. APBN dirancang sebagai katalis untuk memperkuat peran sektor swasta sebagai motor utama penggerak ekonomi. Pemerintah terus menekankan penguatan sektor bernilai tambah tinggi seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata .
Warisan Pemikiran dan Relevansi Kebijakan
Dalam pandangan akademisi, Sumitro dikenal sebagai pencetus Rencana Urgensi Perekonomian dan Perindustrian (RUP) serta Program Benteng yang berupaya membangun kelas pengusaha pribumi di awal kemerdekaan . Sebagai tokoh ekonomi-politik, ia dikenal sebagai “pelopor industrialisasi” dengan kebijakan yang memprioritaskan pembentukan modal domestik melalui industri nasional, bukan sekadar investasi asing .
Penulis buku, Agus Rizal, menyoroti kesenjangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, dan rendahnya nilai tambah sumber daya sebagai persoalan yang membutuhkan regulasi ekonomi nasional yang kuat dan terintegrasi . Buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia” tersebut diluncurkan Nusantara Centre bertepatan dengan simposium nasional .
Hatta Taliwang berharap rekomendasi simposium menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi. “Simposium ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual, strategis, dan komprehensif terhadap RUU Perekonomian Indonesia. Rekomendasinya perlu menjadi pertimbangan pemerintah,” ucapnya . Acara turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan sejumlah tokoh nasional.
