Jakarta, (Visioner)– Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas klasifikasi visa dari 133 menjadi 110 indeks melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025. Visa baru seperti C7C untuk seni dan budaya, A1 untuk kunjungan jangka pendek, dan E28F untuk investor Ibu Kota Nusantara menjanjikan lonjakan pariwisata dan investasi. Dengan 11,7 juta wisatawan asing pada 2024 dan target 14 juta pada 2025, kebijakan ini menggoda. Namun, celah pengawasan mengintai. “Kami mengejar pelayanan yang relevan secara global,” ujar Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, Minggu (15/6/2025).
Kebijakan ini menyederhanakan visa kerja dari 31 menjadi 6 jenis, dengan indeks E23 untuk tenaga ahli asing, dan memperkenalkan visa B1 (Visa on Arrival) untuk wisata dan bisnis. Investasi IKN, yang mencapai Rp 56,2 triliun hingga Q3 2024, diharapkan melonjak dengan visa E28F dan E28G. Namun, 12.500 pelanggaran keimigrasian pada 2024 menunjukkan pengawasan rapuh. “Kemudahan visa harus diimbangi pengendalian ketat,” ujar Menteri Imigrasi Agus Andrianto.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, memuji potensi kebijakan, tetapi memperingatkan jebakan oversimplifikasi. Penggabungan visa kerja ke E23 berisiko melemahkan pengawasan sektor strategis seperti teknologi. Visa C7C, yang mengecualikan musik, mengancam industri kreatif yang menyumbang Rp 1.300 triliun pada 2024. “Penyederhanaan tanpa regulasi ketat bisa jadi bumerang bagi ekonomi lokal,” katanya di Jakarta, Senin (16/6).
Isu pengawasan kian pelik. Dengan hanya 1.200 petugas PPNS Keimigrasian untuk 17.000 pulau, lonjakan WNA via visa A1 dan B1 dapat memicu overstay atau aktivitas ilegal. Data Ditjen Imigrasi mencatat hanya 60% kantor imigrasi menggunakan teknologi biometrik. “Pengawasan lemah adalah bom waktu kebijakan ini,” ujar pengamat Universitas Indonesia, Ani Soetjipto.
Romadhon Jasn menyerukan investasi Rp 500 miliar untuk sistem biometrik hingga 2027 dan 1.000 petugas PPNS tambahan. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan teknologi canggih untuk mencegah pelanggaran. “Tanpa pengawasan digital yang kuat, kebijakan ini membuka celah berbahaya,” katanya.
Visa E28F dan E28G untuk investor menawarkan peluang, tetapi hanya 30% tenaga kerja lokal di IKN hingga Q3 2024, menurut Kementerian PUPR. Romadhon Jasn meminta klausul wajib: 50% tenaga kerja lokal dan transfer teknologi. “Investasi asing jangan hanya menguras, tapi harus memberdayakan rakyat,” ujarnya.
Minimnya partisipasi publik dalam kebijakan ini disesalkan. Pelaku pariwisata dan industri kreatif tak dilibatkan, mengancam keselarasan dengan kebutuhan lokal. “Konsultasi publik adalah syarat kebijakan yang adil,” ujar Ketua Asosiasi Pariwisata Bali, Ida Bagus Sidharta.
Visa C7C, yang mengecualikan musik, membingungkan pelaku industri kreatif, yang menyumbang 7,4% PDB pada 2024. Romadhon Jasn menyarankan revisi untuk memasukkan musik atau kategori khusus. “Musik adalah aset budaya; kebijakan ini harus memperkuat, bukan melemahkan,” tegasnya.
Kebijakan visa baru ini bisa mengerek pariwisata dan investasi, tetapi jebakan tata kelola harus diwaspadai. Romadhon Jasn mendesak regulasi ketat, teknologi pengawasan, dan forum publik setiap enam bulan. “Peluang besar ini hanya berarti jika tata kelola diperkuat untuk rakyat,” Pungkas Romadhon.
