Jakarta, IndonesiaVisioner-. Perseteruan internal Partai Persatuan Pembangunan belum berakhir. Kubu Djan Faridz, melalui kuasa hukumnya Humphrey R Djemat, mengemukakan, kliennya mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Hal ini telah dilayangkan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016), terkait persoalan legalitas sengketa partai berlambang Ka’bah tersebut.
Menurut PPP kubu Djan Faridz, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menetapkan dan mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta.
kata Humphrey. “Seharusnya, pemerintah memiliki kewajiban hukum berdasarkan putusan MA No 601/2015 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik. Oleh karena itu, perbuatan Presiden, Menko Polhukam, dan Menkumham yang tidak mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta sebagai perbuatan melawan hukum,”
Ia menambahkan, perbuatan pemerintah telah memenuhi unsur Pasal 1.365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pihaknya menuntut ganti rugi imateriil dan materiil.
Pertibangan materiil yang menjadi gugatan adalah partai tidak dapat menerima dana bantuan partai politik 2015 sebesar Rp 7 miliar.
Sementara kerugiaan imateriilnya tidak bisa kami hitung.
“Kerugian imateriil kami hitung atas dasar hak politik PPP yang hilang. Kepercayaan kader juga jadi hilang kepada kepengurusan Muktamar Jakarta. Kerugiannya jadi tidak terhingga,” lanjut Humphrey.
“sampai saat ini, masih terjadi keresahan dalam tubuh PPP akibat tidak ada kepastian hukum” tupupnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. ( MR. Vis)
