JAKARTA – Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat papua di fakfak, manokwari dan beberapa wilayah lainnya hingga membakar gedung Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi papua dan pembakaran bendera merah putih di depan asrama surabaya di nilai Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) diluar batas kewajaran.
Sebelumnya aksi tersebut dinilai Direktur Eksekutif LKPHI Ismail Marasebessy,S.H., sangat berbau separatis dan mengancam keutuhan negara. Olehnya, pihaknya mengecam keras aksi yang dinilai separatis tersebut.
“kami mengecam keras tindakan atau gerakan separatis yang dilakukan masyarakat papua. Maka pemerintah dan kemanan negara memberikan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam aksi tersebut. Hal ini menutu hemat kami merupakan bentuk ancaman terhadap negara secara perlahan, maka dari itu tidak boleh dibiarkan berkembang” Ucap Ismail di jakarta, pada jumat, (23/08/2019)
Selain itu Direktur Eksekutif LKPHI Ismail Marasebessy,SH. menuturkan bahwa aksi protes yang dilakukan masyarakat papua di beberapa wilayah terkesan sangat politis.
“ya tentu, sangat terkesan politis, karena aksi separatis yang dilakukan oleh masyarakat papua bertepatan dengan penyusunan kabinet periode ke 2 presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi – Ma’ruf Amin” Tuturnya lagi
Karenanya, mereke mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi moral terhadap masyarakat papua dengan tidak memasukan perwakilan papua pada kabinet ke 2 Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Dengan Hormat kami mendesak pak presiden jokowi, untuk tidak melibatkan perwakilan papua dalam kabinet ke 2 Jokowi – Ma’Ruf Amin” Tegasnya
Ismail juga mengecam akan mendatangi istana negara dan mabes polri untuk memproses aksi separatis yang dilakukan masyarakat papua.
