Jakarta, 21 Agustus 2026 – Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka luka lama. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8), Prabowo menyebut terlalu banyak perusahaan pelat merah yang tidak produktif dan rugi terus .
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dari total 1.074 entitas, termasuk anak dan cucu perusahaan, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai merugi dan menjadi beban keuangan negara .
Empat BUMN Karya Terpuruk, Kerugian Rp25 Triliun
Dari sekian banyak, empat emiten BUMN di sektor konstruksi menjadi sorotan paling tajam. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) kompak membukukan kerugian dengan total mencapai sekitar Rp25,1 triliun sepanjang 2025 .
PT Wijaya Karya (WIKA) menjadi yang paling parah dengan kerugian bersih sekitar Rp9,7 triliun pada 2025 . Adapun PT PP mencatatkan rugi bersih sekitar Rp6,07 triliun pada periode yang sama .
Utang Ratusan Triliun & Anak Usaha Bermasalah
Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengaku frustasi. Total utang seluruh BUMN Karya disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Masalah tidak hanya di level holding, tetapi juga menjalar ke puluhan anak dan cucu perusahaan .
“Baru masuk ke Pos, kondisinya begitu lagi. Bayangkan, aset tinggal Rp7 triliun, sementara utangnya Rp24 triliun. Mau diapakan?” beber Dony .
Ancaman Delisting dan Penundaan Merger
Tiga dari empat BUMN yang merugi—WIKA, WSKT, dan Indofarma—sahamnya telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan ancaman delisting terbuka lebar . Kondisi ini juga menunda rencana merger tujuh BUMN Karya yang semula ditargetkan Juni 2026, kini diundur ke kuartal IV/2026 .
Danantara memilih kehati-hatian. “Kita bisa merger, pailitkan. Tapi kami memikirkan dampaknya terhadap ekosistem,” ujar Dony . Pemerintah menargetkan akhir 2026 hanya menyisakan maksimal 300 BUMN .
