Muhammad Hanif
Dalam rekaman sejarah, ide tentang pemerintahan demokratis untuk pertama kali muncul di Yunani, lebih tepatnya lagi di masa Yunani Kuno. Hal yang bisa dipahami dari “pemerintahan oleh rakyat”, yang merupakan makna asal demokrasi, adalah adanya suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah atas diri masing-masing. Dalam bukunya yang berjudul Politik, Aristoteles (384-322) menyebut demokrasi sebagai “politeia atau republik”. Politeia dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan politeia adalah “demokrasi moderat”, yaitu demokrasi dengan undang- undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah: kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan.
Definisi dari demokrasi mempunyai makna yang tidak sama, akan tetapi pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Dilihat dari sejarahnya, kata demokrasi memanglah lahirnya dari Barat, akan tetapi katika hal tersebut berusaha untuk ditafsirkan maupun diterapkan di Negara-negara Timur (khususnya Negara-negara Islam), ada sebagian dari mereka – tokoh Barat maupun Timur – cenderung untuk menolaknya atau mnganggap bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam.
Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala Barat), kecuali setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal semenjak zaman kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.
pandangan yang menyatakan Islam tidak sejalan dengan demokrasi adalah karena mereka memandang dari sudut pengalaman negara-negara yang mayoritas muslim adalah pengalaman tentang raja-raja, para penguasa militer, dan eksmiliter yang memiliki legitimasi yang lemah dan ditopang oleh kekuatan-kekuatan militer dan keamanan.
Pandangam Abu al-A’la Al-Maududi, di dalam konsep-konsep Barat modern, demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, tetapi manusia hanya menikmati hak kekhalifahan saja, Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya, baik kedaulatan terhadap makhlukNya, termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia. Pandangan semacam ini disebutnya dengan “doktrin khilafah demokratik”
Pandangam Abu al-A’la Al-Maududi, di dalam konsep-konsep Barat modern, demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, tetapi manusia hanya menikmati hak kekhalifahan saja, Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya, baik kedaulatan terhadap makhlukNya, termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia. Pandangan semacam ini disebutnya dengan “doktrin khilafah demokratik”
Di antara beberapa pemikir yang melakukan sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaidi. Menurutnya, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggungjawab) penguasa, karena jika tidak demikian, maka akan diturunkan dari jabatannya. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukugnya, seperti, penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi,dan pers, indenpedensi kehakiman, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme. Mnurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.
Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut Abou El Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan
Lebih lanjut, Abou El Fadl mengatakan bahwa dalam melawan bentuk otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela yang lemah, Abou El Fadl merujuk pada istilah penting yang dalam al-Qur’an disebut dengan ulil amr, yaitu mereka yang mempunyai otoritas politik dan menentukan kebijakan publik.31 Mereka dianggap sebagai orang yang tepat dalam menegakkan keadilan karena pemegang otoritas politik mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar jika dibandingkan dangan rakyat secara umum.
Syura merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi. Al-Qur’an sendiri menyuruh kepada Nabi untuk mengadakan musyawarah secara berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan penting, dan menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses musyawarah merupakan masyarakat terpuji. Hal tersebut diungkapan dalam al-Qur’an yang artinya:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Unsur lain dari demokrasi adalah permasalahan tentang keberagaman dan toleransi. Menurut Abou El Fadl, Keberagaman dan toleransi dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan. Hal tersebut bisa dilihat pada proses pengambilan hukum Islam
