Jakarta, 5 Agustus 2026 – Wacana efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah belakangan ini mendapat tanggapan kritis dari pengamat. Selain berpotensi mengganggu program prioritas, kebijakan penghematan juga disebut berisiko memicu resistensi pasif di tubuh birokrasi, yang bisa menjadi batu sandungan bagi implementasi kebijakan itu sendiri.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran seringkali direspon oleh aparatur dengan sikap wait and see atau bahkan perlawanan diam-diam. Mengingat perubahan sering dianggap sebagai ancaman terhadap kenyamanan dan status quo, resistensi ini bisa berupa penundaan pelayanan, penurunan produktivitas, atau penyusutan inovasi tanpa terlihat secara kasat mata. Ia menilai perlawanan semacam ini kerap lebih sulit diatasi dibandingkan protes terbuka karena tidak berwujud dan sulit diukur.
“Efisiensi anggaran memang perlu, tapi kalau tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, justru bisa memunculkan resistensi pasif di birokrasi. Pelayanan bisa melambat, proses menjadi berbelit-belit, dan inovasi bisa berhenti begitu saja. Itu perlawanan diam-diam yang lebih berbahaya,” ujar Hendri Satrio dalam diskusi di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi antisipatif agar kebijakan efisiensi tidak dianggap sebagai upaya untuk menekan atau mengabaikan kerja birokrasi. Tanpa adanya dialog yang memadai, aparatur berpotensi kehilangan motivasi, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan efisiensi itu sendiri.
Hendri juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang terbuka. Birokrasi perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar memahami alasan dan kebutuhan di balik pemangkasan anggaran. “Biar tidak terjadi silent resistance. Jika aparatur hanya dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang diajak berpikir bersama, maka sulit mengharapkan mereka bergerak cepat,” tambahnya.
Para pengamat menyarankan agar pemerintah segera menyusun strategi komunikasi dan pendekatan persuasif untuk menekan resistensi internal ini agar birokrasi tidak justru menjadi penghambat program prioritas demi keberlanjutan pembangunan.
