Jakarta (VISIONER ) – Pemerintah sedang merampungkan penyusunan regulasi tentang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung inovasi beretika sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa Peta Jalan AI Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Etika AI disiapkan sebagai pedoman bagi para pelaku industri AI agar mampu menyeimbangkan inovasi dengan proteksi.
“Diharapkan dengan regulatory framework ini kita akan bisa menciptakan lingkungan yang aman dan beretika bagi inovasi AI di sektor telekomunikasi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat,” katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian pada Minggu.
Nezar dalam acara National Technology Summit 2025 di Jakarta Selatan pada Rabu (5/11) menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mengharuskan platform AI menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan serta menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia.
“Untuk bertahan dan berkembang di era AI, industri telekomunikasi harus melakukan transformasi fundamental, berubah menjadi AI TechCo yang berarti menjadikan AI sebagai kompetensi inti, bukan sekadar sebagai alat pendukung,” katanya.
Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan AI, pemerintah menyiapkan talenta-talenta digital supaya bisa menjadi pengembang AI dan menghadirkan teknologi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengadakan program seperti Garuda Spark Innovation Hub dan AI Talent Factory untuk melahirkan talenta-talenta digital di bidang AI.
“Tujuannya, kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi AI didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing,” kata Nezar.
