Jakarta, 19 Agustus 2026 – Nama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia seolah mengundang berbagai kepentingan, termasuk politik. Sejumlah elite partai bahkan mulai mendekati Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan mengajaknya menjadi calon presiden (capres) pada 2029 . Melihat dinamika ini, berbagai pihak mulai mengingatkan agar NU tidak menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga kader NU, Maman Imanulhaq, secara terang-terangan menyerukan agar NU tidak dijadikan ajang panggung politik. Ia menegaskan bahwa kehadiran NU dalam berbagai peristiwa kebangsaan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan sepihak.
“NU adalah organisasi besar yang memiliki akar kuat di masyarakat. Jangan sampai organisasi ini dijadikan alat atau arena tarik-menarik kepentingan kekuasaan,” tegas Maman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sinyal Politik ke Gus Yahya
Pengamat politik menilai, tawaran yang muncul kepada Gus Yahya merupakan sinyal manuver politik dini menyambut Pemilu 2029. Sejumlah partai mulai menjajaki figur yang memiliki basis massa kuat, termasuk pemimpin organisasi keagamaan.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Adi Prayitno, menyebut bahwa jika Gus Yahya dipinang oleh partai politik besar, lanskap politik nasional bisa bergeser. Namun, ia mengingatkan bahwa Gus Yahya akan menghadapi tantangan besar dari ketua umum partai dan figur lainnya.
“Pertarungan akan sangat sengit. Gus Yahya juga akan menghadapi tokoh-tokoh besar seperti Dedi Mulyadi, yang juga bisa menjadi penantang kuat bagi siapa pun,” ujar Adi.
Meski demikian, sejauh ini Gus Yahya belum memberikan respons resmi terkait tawaran tersebut. Ia juga belum membuat pernyataan tentang apakah akan merapat ke salah satu partai atau tetap pada posisinya sebagai pemimpin NU.
Mengembalikan NU pada Khittah
Seruan untuk menjaga NU dari kepentingan politik praktis bukan pertama kali muncul. Sejumlah ulama dan kiai sepuh juga menyuarakan hal serupa. Mereka mengingatkan bahwa NU sebaiknya tetap berada pada khittahnya sebagai organisasi keagamaan yang mengayomi umat, bukan menjadi kendaraan politik bagi ambisi kekuasaan.
“NU adalah rumah besar bagi rakyat Indonesia. Jangan biarkan ia terpecah hanya karena kepentingan politik sesaat,” tutup Maman.
Peringatan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan moral dan massa NU sebaiknya dijaga kemurniannya, tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Bagi sebagian kalangan, menjaga NU dari kepentingan kekuasaan adalah bagian dari menjaga NKRI dan nilai-nilai kebangsaan.
